Semarang, Gesuri.id – PDI Perjuangan menilai tuduhan Partai Gerindra akan serangan politik uang (money politics) di Jawa Tengah ialah sikap yang belum bisa menerima kekalahan.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menilai hal tersebut sebagai tindakan sulitnya mengakui kekalahan dan sikap yang tidak legawa.
Baca: Hendrawan Tantang Tuduhan Partai Gerindra
"Kalah ya sudah kalah, nggak usah nuduh partai lain melakukan money politics yang masif. Dari hasil survei sejak awal, Jokowi memang diprediksi menang di Jateng. Prabowo – Sandiaga menang di Sumbar kami juga tidak menuduh money politics karena dari awal surveinya juga begitu,” kata Bambang.
Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, kekalahan Prabowo-Sandi di Jateng akibat politik uang yang masif. Bahkan, menurut dia, hal itu terjadi hampir di seluruh dapil Jateng.
"Hampir merata (sebarannya), polanya lewat paket caleg koalisi 01," katanya.
Bambang mengakui, pihaknya memang menggunakan sistem paket saat berkampanye untuk memenangkan partai sekaligus pasangan 01.
Namun bukanlah paket politik uang, sistem paket yang digunakan istilahnya tandeman, setiap calon legislatif DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI, wajib memasang gambar pasangan calon Presiden dan wakil Presiden 01.
“Kami tegak lurus dengan kebijakan partai. Beradasarkan intruksi dan keputusan partai dalam membuat APK, harus memasang gambar capres nomor 01 di semua APK caleg, maka itu juga dilakukan. Kemudian soal tandem caleg antar level dengan nomor yang sama juga dilakukan,” tambahnya.
Mengenai dana kampanye PDI Perjuangan Jawa Tengah yang besar, menurutnya jangan diartikan sebagai politik uang.
Baca: Tuduhan PKI, PDI Perjuangan Akan Terus Melawan
Diakuinya, Pemilu 2019 kali ini menghabiskan banyak biaya dan mencapai puluhan miliar, di antaranya untuk konsolidasi partai, koordinasi, biaya APK dan biaya saksi. Untuk dana saksi, DPD PDI Perjuangan Jateng mengalokasikan dana Rp 35 miliar, yakni Rp 17,5 miliar untuk saksi pileg dan Rp 17,5 miliar untuk saksi pilpres.
“Per saksi mendapat uang lelah Rp 100 ribu. Namun kenyataan di lapangan, uang saku saksi ditambah caleg masing-masing ada yang menjadi RP 150 ribu, ada yang mendapat Rp 200 ribu,” tambah Bambang.
