Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan konsep perumahan di atas stasiun bukanlah ide baru.
Di Jakarta dan Depok, sudah ada beberapa perumahan atau apartemen menyatu dengan stasiun.
"Sebetulnya konsep Transit Oriented Development (TOD) ini bukan konsep baru, tapi ini memang RK mengerdilkan konsep TOD hanya untuk warga yang bekerja di sekitar TOD saja. Padahal dengan sudah terintegrasi transportasi umum maka masyarakat bisa lebih mudah untuk mencapai tempat kerja mereka," ujarnya, Senin (2/9).
Baca: Ganjar Beberkan Banyaknya Koperasi Bobrok di Indonesia
Selain itu, Yuke pun menyinggung hunian yang terjangkau oleh seluruh masyarakat Jakarta. Jangan sampai, program ini hanya menyasar masyarakat kelas menengah atas.
"Pertanyaannya, apakah nanti harga hunian atau sewa ini bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat? Jangan sampai nanti program ini hanya menguntungkan masyarakat menengah ke atas saja dan masyarakat bawah tetap harus tinggal di pinggiran Jakarta," ujarnya.
Menurut Yuke, idealnya orang bekerja di dekat rumahnya. Namun, masyarakat tak bisa memilih pekerjaan sesuai dengan yang dia inginkan.
"Kalau ideal memang orang bekerja dekat dengan rumah, tapi masalahnya kan untuk kondisi yang ada sekarang, gak semudah itu. Harga lahan yang mahal, masyarakat yang tidak bisa memilih pekerjaan sesuai yang dia mau (lokasi kantor dekat rumah dll). Jangan sampai ada kebijakan ngak tepat sasaran," katanya
Sementara itu, politikus PDIP DKI lainnya, Rio Sambodo, menyinggung soal perumahan yang terjangkau oleh masyarakat Jakarta. Dia memberi contoh pembangunan rusun di zaman Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
"Pembangunan Rusunawa itu menurut saya menjadi solusi konkrit yang tidak terkesan ngawang atau mengkhayal. Program Pak Ahok ini saya rasa cukup bagus dalam rangka menjawab kebutuhan tempat tinggal untuk para pekerja yang notabenenya bergaji rata rata standar UMP DKI. Dibandingkan dia harus beli apartemen yang harganya pasti jauh dari standar UMP DKI," ucapnya.
Menurut Rio, yang seharusnya menjadi fokus adalah bagaimana transportasi publik dibangun dan membantu mobilitas masyarakat Jakarta. Sehingga, mereka tidak banyak menghabiskan waktu dengan macet.
"Ini sebenarnya bukan pada tinggal di mana atau kerja di mana. Melainkan lebih ke sampai mana seorang Calon Kepala Daerah mampu melihat kebutuhan prioritas kotanya. Dalam hal ini seharusnya percepatan moda transportasi massal yang terintegrasi harus menjadi jawabannya," ujarnya.
