Magelang, Gesuri.id - Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melakukan musayawarah dalam penyelesaian persoalan tambang rakyat dengan para penambang dan para sopir truk Merapi Trans Community (MTC) di Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (18/4). Hanya dalam waktu setengah jam, dialog itu mencapai sebuah kesepakatan.
Koordinator Merapi Trans Community Nida Nur Afandi mengatakan, persoalan yang dikeluhkan meliputi alokasi lahan tambang rakyat dan pajak pengangkutan hasil tambang. Pihaknya sudah lama mencoba mengurus dua hal itu namun selalu diombang-ambingkan oleh pemerintah kabupaten setempat.
Baca: Ganjar Prioritaskan Pengembangan Transportasi Massal
"Cara Pak Ganjar sangat baik sekali, dari kemarin kita ngurus ini 'diuncalke rana diuncalke rene' karena kita 'wong cilik' dan alhamdulilah dengan Pak Ganjar langsung dapat solusi," katanya, usai dialog.
Untuk tambang rakyat, pihaknya menginginkan batasan area yang jelas. Mana yang boleh ditambang dengan alat berat dan mana yang untuk tambang manual.
Baca: Kartu Tani, Progam Ganjar untuk Atasi Penyelewengan Pupuk
Kondisi penambang rakyat, menurut Nida, saat ini sangat sulit. Penambang harus naik ke lokasi yang tinggi sehingga sering terjadi longsor yang menimbulkan korban jiwa.
"Alhamdulillah tadi Pak Ganjar di depan kami langsung telepon kepala Dinas ESDM dan besok Jumat kami ditemukan dengan Pak Teguh untuk diberi solusi," kata dia.
Sedangkan soal pajak, para awak truk resah karena wacana kenaikan pajak hasil tambang hingga 700 persen.
"Dari Rp 18.000 naik 700 persen jadi Rp 150.000 kemarin kita langsung demo dan alhamdulillah sampai saat ini belum jadi naik, kami sih naik 'monggo" tapi jangan segitu yang penting kita bisa membayar karena nanti jatuhnya ke konsumen," katanya.
Baca: Ganjar Siap Tingkatkan Inovasi Jamu Cilacap
Menurut Nida, dialog dengan calon gubernur nomor urut 1 yang diusung PDI Perjuangan itu sangat memberi manfaat bagi anggotanya. Awak truk anggota MTC saat ini berjumlah lebih dari 500 orang. Sedangkan jumlah penambang rakyat di Srumbung mencapai lebih dari 1.000 orang.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pajak truk sebenarnya ditentukan daerah masing-masing termasuk Pemkab Magelang. Pemprov tidak pernah menentukan jumlah nominal pajak retribusi.
Ia sudah meminta pada Kepala Dinas ESDM Jateng Teguh Dwi Paryono, untuk menurunkan tim ke Srumbung. Yang utama adalah mengatur tambang rakyat yang aman bagi lingkungan dan keselamatan jiwa penambangnya.
"Pajak, nanti saya datangkan dinasnya. Kami pemprov tidak menentukan tarif, pemkab yang mengusulkan kami cuma nggetok. Aturan bisa revisi, yang penting hitung-hitungan secara terbuka," katanya.
Pada intinya, dalam pengaturan tambang, menurut Ganjar, adalah menjamin keselamatan para pelaku, menjaga kelestarian lingkungan, dan melindungi jalan agar tidak mudah rusak oleh truk yang over tonase.
