Karanganyar, Gesuri.id- Calon Gubernur yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertindak cepat merespon keluhan masyarakat terkait kekurangan stok pupuk bersubsidi. Diketahui Ia langsung menambah alokasi pupuk di tingkat pengecer untuk petani Karanganyar.
Jelang Pilgub Jawa Tengah ini Banyak Kartu Tani dipolitisasi, diketahui berkembang cerita bahwa Kartu Tani yang diperuntukkan untuk petani untuk mempermudah akses memperoleh pupuk bersubsidi justru faktanya mempersulit petani. Itu ditandai oleh Kebutuhan pupuk petani yang seharusnya 1 kwintal hanya diperbolehkan untuk membeli 15 kilo pupuk saja, jauh untuk bisa memenuhi kebutuhan pertanian.
"Mereka mengeluh, kebutuhannya 1 kuintal kok cuma bisa beli 15 kilogram. Katanya ini gara-gara kartu tani dan ada yang bilang akan mencabut kartu tani segala," kata Ganjar saat bertemu petani di tanah kelahirannya, Karanganyar, Minggu (1/3).
Menurut Ganjar, penyebab kurangnya alokasi pupuk bersubsidi berasal dari Kementerian Pertanian. Alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian tidak sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani. Contohnya, lanjut Ganjar adalah pupuk pupuk urea cuma turun 90 persen dari RDKK, SP-36 malah hanya sekitar 48 persen.
Selain itu, tambahnya, Begitu juga dengan NPK Phonska dan ZA yang turunnya jauh lebih kecil dari RDKK Sampai akhirnya Gubernur Jawa Tengah non aktif ini menelepon Kementerian Pertanian agar menambah kekurangan stok pupuk bersubsidi yang menjadi pangkal kesulitan petani. Hasilnya per 5 April, Jateng akan mendapat tambahan alokasi pupuk bersubsidi. Petani akan mendapat pupuk sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan kuota lagi.
"Saya sudah menelepon Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta kekurangan stok agar ditambah. Disanggupi, per 5 April khusus Jateng turun tambahan stok. Seluruh petani akan dapat pupuk sesuai kebutuhannya yang tercatat pada usulan RDKK," jelasnya.
Ganjar juga sampaikan penggunaan kartu tani sudah dipermudah. Ia menerangkan Bagi petani yang sudah memiliki kartu tani, pembelian bisa dengan uang cash.Petani tidak perlu memiliki tabungan di bank sedangkan Bagi yang belum memiliki kartu pun tetap bisa membeli dengan membawa KTP dan SPPT lahan yang digarap.
"Kartu Tani ini, program nasional, sehingga tidak bisa dicabut begitu saja. Maka mencabut kartu tani berarti mencabut data, padahal data ini penting untuk memantau produksi pertanian, daerah gagal panen, harga gabah dan beras serta jadi basis bantuan agar tepat sasaran," ungkapnya.
Selain itu, dikatakan Sutarto yang merupakan salah satu petani di Dukuh Banaran, Kelurahan Jantiharjo, Karangnyar, mengungkapkan bahwa program nasional Kartu Tani yang ditujukan untuk mempermudah petani mendapat akses mudah memperoleh pupuk itu bagus.
"Hanya persoalannya memang pada stok pupuk di pengecer yang sering kehabisan. Masih banyak yang kesulitan dapat pupuk bersubsidi," keluhnya.
Warga lain, Suratno juga keluhkan kekurangan stok pupuk menyebabkan petani sulit menerapkan pupuk secara berimbang sesuai program pemerintah. "Belinya tidak sulit, cuma stoknya yang tidak ada," tegasnya.
