Pontianak, Gesuri.id - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 2 Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot menegaskan, di masa tenang menjelang hari pencoblosan pada 27 Juni, pihaknya tidak akan melakukan praktik politik uang atau pun politisasi SARA.
"Yang paling penting menurut saya politik uang itu kejahatan dan membodohi rakyat. Untuk negara ini maju maka kita harus sepakat menolak politik uang, jika ada masyarakat yang menemukan politik uang, maka masyarakat jangan menerima dan melapor ke pihak yang berwajib dan satu di antaranya pengawas pemilu," kata Gidot, Sabtu (23/6).
Baca: Karolin-Gidot Dinilai Mampu Pimpin Kalbar
Hal itu sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum untuk tetap mewujudkan Pilkada aman dan jujur. Menurutnya, politik uang hanya memperbodoh masyarakat khususnya yang ada di Kalbar.
"Mau jadi apa kita jika terus ada politik uang, dan akan membuat Kalbar semakin terpuruk di masa kedepan. Masyarakat telah cerdas menanggapi hal tersebut," kata Cawagub yang diusung PDI Perjuangan ini.
Baca: Warga Kalbar Tak Perlu Mikir Dua Kali Milih Karolin-Gidot
Ia melanjutkan, di masa tenang lebih baik berdoa agar Pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tanpa gangguan, terhindar dari intimidasi serta sebagainya. Selain itu, setelah di masa Pilkada ini siapapun paslon yang menang, maka yang kalah haruslah legawa.
"Intinya menurut saya jika merasa ada dirugikan dipersilakan untuk menempuh jalur hukum dan ikut aturan main di Pilkada. Intinya siapapun terpilih tetap menjaga Pilkada aman dan damai," ungkap Gidot.
