Namlea, Gesuri.id - Paslon Nomor 2 BAILEO yang diusung oleh PDI Perjuangan Murad Ismail - Barnabas N Orno akan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat adat pemegang hak ulayat di Pulau Buru.
Murad dan Orno khusus menegaskan soal tambang rakyat itu, menjawab Kepala Soa Migodo, Muhammad Nacikit saat berdialog dalam kesempatan roadshow di Kabupayen Buru, Kamis (15/03).
Kepala Soa Migodo, Muhammad Nacikit dengan lantang melalui pengeras suara meminta kepada gubernur-wakil gubernur yang baru, agar membekukan semua perizinan tambang yang terlanjur dikeluarkan gubernur yang sekarang.
"Tolong, kalau bapak terpilih hancurkan semua izin itu. Hancurkan semua izin itu.Satu saja pa, Gunung Botak mohon dijadikan tambang rakyat pak," pinta Nacikit.
Nacikit juga menyampaikan doal Bendung Waeapo Rp.2,1 triliun yang akan mulai dibangun Tahun 2018 ini.
Mewakili tokoh adat dan masyarakat di sana, mereka mengancam kalau proyek yang membutuhkan lahan masyarakat adat yang cukup luas ini akan terhenti, bila IPR tidak turun.
"Satu lagi pak, waduk yang ada itu sekarang lagi direncanakan pak.Gunung Botak dijadikan tambang rakyat, Insya Allah waduk di kali Waeapo jalan pak. Jalan itu pak.Tetapi kalau Gunung Botak tidak dijadikan tambang rakyat, jujur saja, katong mau bage berapa, tapi waduk itu dia tidak jalan,"tegaskqn Nacikit.
"Kami orang adat belum bisa bikin sawah, karena itu kami mohon pak kalau Gunung Botak dijadikan tambang rakyat, pa Murad pasti jadi gubernur Maluku. Sudah pasti, sudah pasti, sekian pak,"tambahkan Nacikit.
Menanggapi permintaan tadi, Barnabas Orno mengatakan, nanti dijawab langsung oleh Murad Ismail.
Ia hanya bercerita sedikit pengalamannya di Maluku Barat Daya (MBD). Waktu kewenangan itu masih ada di tangan bupati.
"Saya di sana di Pulau Romang terjadi seperti itu. Akhirnya ada dua investor di sana, satu perusahan dan satu tambang rakyat,"cerita Abas.
Ia mengaku, sebelumnya tambang di Pulau Romang ini seluruhnya mau dicaplok perusahan.
Namun semua tergantung pemilik hak ulayat, karena kesepakatannya di pemilik lahan, sehingga ia juga heran dengan kasus di Buru.
Sedangkan Murad di hadapan masyarakat mengungkap, kalau saat masih menjabat kapolda, sangat tidak setuju perusahan masuk ke Buru untuk mencaplok areal tambang untuk pertambangan rakyat.
Karena ketidak setujuannya itu, ia tidak mendukung Gubernur yang memasukan investor pertambangan."Sampai saya pindah dari Maluku, saya tidak berbicara dengan kepala daerah, saya tidak perlu sebut namanya, karena saya tidak setuju,"akui Murad.
Berbicara labih lanjut, diakuinya kalau tambang rakyat itu juga punya permasalahan. Bila tidak dikelola secara profesional, kasihan juga dengan pertanian yang ada di sekitarnya.
"Bisa dampaknya, sapi sapi kini sudah mati. Sampai di laut juga ikan bisa mati. Dengan bahaya merkurinya,"ucapnya.
Ia akan tetap mendukung tambang rakyat. Namun juga harus dikelola secara profesional. "Kita bisa panggil investor dari Jakarta, kelola secara profesional dengan libatkan masyarakat yang ada di sini.Apalagi masyarakat yang punya tanah wilayah, tanah dati, tanah petuanan, itu harus kita libatkan dengan kita membangun koperasi koperasi tambang rakyat bekerjasama dengan perusahan investor, sehingga dikelola secara profesional sehingga dampaknya tidak kemana-mana," ujar Murad.
Bila tidak dikelola dengan baik, kata Murad, nanti kasihan dengan anak-anak yang muda, pertanian juga bisa kena, sapi sapinya juga. Pokoknya semua mahluk yang ada di muka bumi, merkuri lewat pasti celaka semua.Karena itu IPR harus dikelola dengan baik dan bebas dari merkuri.
Murad juga mengungkapkan telah mendapat informasi kalau ada 10 perusahan yang mendapat izin tambang di Maluku. Dan ia akan meninjau ulang izin tadi. "Kalau kami terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur, insya Allah kita akan tinjau ulang. Akan kita batalin.Ini bukan akal bunuh akal. Kalau senang bicara lain, susah bicara lain,"tegas Murad.
"Itu kenapa saya kembali. Saya tanggalkan jabatan. Saya pulang untuk meluruskan semua hal hal yang tidak beres yg ada di propinsi Maluku," lagi tanggap Murad..
Murad mengaku kembali ke Maluku dan ketemu dengan Barnabas Orno yang punya pengalaman sebagai wakil bupati dan bupati. Insya Allah saat nanti terpilih, mereka berdua akan luruskan dan ratakan ssemua yg bengkok.
"Yang lalu lalu di belakang kita tinggalkan, karena kita tak mau ikut tanggungjawab di situ. Ada yang belum selesai, kita selesaikan secara adat.Sapa yang harus bertanggungjawab, sapa yang harus masuk penjara, itu urusan dia,"tanggap Murad.
