Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Banteng Muda Indonesia (BMI), Mixil Mina Munir "menyentil" Sekjen DPP GMNI, M Ageng Dendy Setiawan yang dalam salah satu tulisannya meminta pemerintah mengimpor teknologi pertanian.
Hal itu tertuang dalam tulisan Dendy berjudul "Menelaah Persoalan dan Masa Depan Petani Indonesia", pada media digital Pandean, baru-baru ini.
Mixil pun membayangkan, jika seandainya pada akhir tahun 2021 Presiden Jokowi berrencana mengimpor 2 juta ton beras dan 5000 mesin pertanian.
Dan saat ditanya wartawan mengapa punya rencana impor beras dan alat pertanian, kemudian Presiden Jokowi dengan enteng menjawab,
Baca: BMI Endus Propaganda Khilafah di Gorontalo Post!
'Sesuai arahan dan masukan kawan-kawan DPP GMNI'
"Bung Karno kalau masih hidup mungkin akan menangis, untungnya Pak Marhaen sudah meninggal 100 tahun lalu," ujar Mixil.
Mixil menilai, pernyataan Dendy itu sangat jelas. Yakni menginginkan pemerintah tidak hanya impor beras saja, tapi juga meminta pemerintah mengimpor teknologi pertanian.
"JLEB !!! Mungkin ada yang salah dari proses PPAB GMNI, atau Marhaenisme sudah bukan garis ideologi GMNI?" sindir Mixil.
Mixil menegaskan, kedaulatan pangan sesungguhnya bukan hanya rakyat bisa makan dan tercukupi pangan. Tetapi, ujarnya, kedaulatan pangan mengharuskan alat produksi milik petani, beras yang dimakan bukan hasil impor, serta alat pertaniannya juga bukan impor tapi hasil produksi dalam negeri.
"Karena kalau beras dan alat pertanian impor, maka bukan petani yang menentukan harga, bukan tengkulak, tetapi para kapitalisme jahat, bila meminjam istilah Tjokroaminoto," tegas Mixil.
Mixil melanjutkan, Bung Karno sudah 'memagari' negara ini dari arus besar imperialisme dan kapitalisme dengan Trisakti. Dan salah satu point dalam Trisakti adalah Berdikari di bidang ekonomi.
"Untuk membumikan Berdikari di bidang Ekonomi para kader Soekarnois harusnya tahan untuk tidak impor baik beras maupun alat produksinya, baik ide maupun prakteknya," tegas Mixil.
Untuk diketahui, Dendy sebenarnya adalah Sekjen dari salah satu kubu kepengurusan GMNI. Saat ini, ada dua kubu yang mengatasnamakan DPP GMNI.
Awal mula adanya dua kelompok itu, berasal dari Kongres Ambon tahun 2019.
Dendy, yang tulisannya dikritisi oleh Mixil, berasal dari kubu DPP GMNI dengan Ketua Umum Arjuna Putra Aldino.
Baca: Banteng Sulsel Kirimkan Bantuan ke Korban Banjir di Gowa
Sedangkan, kubu kepengurusan DPP GMNI lainnya dipimpin oleh ketua Umum Imanuel Cahyadi, dan Sekjen Sujahri Somar.
Pada waktu kongres di Ambon 2019, kongres di Kristiani Center menghasilkan Ketua Umum Imanuel dan Sekjen Sujahri.
Sementara kongres di Hotel Amaris menghasilkan Ketua Umum Arjuna dan Sekjen Dendy.
Adanya dua kongres ini disebabkan oleh pertentangan yang tak bisa dikompromikan antara kubu-kubu tersebut.
