Jakarta, Gesuri.id - Politikus muda PDI Perjuangan, Wanto Sugito, menyindir pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Herzakiy Mahendra Putra yang menyerang Pemerintah lewat isu indeks demokrasi yang menurun.
Baca: Pandemi, Megawati Minta Kader Tak Lupa Diri & Turun ke Bawah
Sebaiknya para pengurus PD berkonsentrasi memastikan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjalankan demokrasi di internal partai.
Wanto yang akrab disapa Klutuk itu, menjelaskan pihaknya merasa kaget ketika Herzakiy bicara mengenai menurunnya demokrasi Indonesia tahun 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU).
Namun, Wanto menilai pernyataan Herzakiy sangat mentah. Sebab mengambil hasil riset itu sepotong-sepotong. Sebab aslinya, dalam laporannya, EIU menyatakan bahwa pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak negara mengalami kemunduran dalam demokrasi.
"Pernyataan dia itu mentah dan sepotong-sepotong," kata Wanto, yang merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan.
"Jadi bukan hanya Indonesia, Amerika pun demikian mengalami kemunduran demokrasi yang signifikan," kata Wanto.
Dan jika Herzakiy berpikir dalam, seharusnya dia mengerti bahwa hal itu adalah wajar. Karena sama seperti pemerintahan lain di dunia, saat ini Pemerintahan Indonesia sedang berfokus memastikan pandemi covid-19 lebih teratasi. Kepentingan politik disampingkan.
"Saya curiga orang-orang seperti Herzakiy ini tak pernah turun ke lapangan dan melihat kondisi rakyat," kata dia.
"Harusnya jika dia memahami apa yang terjadi di masyarakat, dia paham bahwa ketimbang membicarakan politik saat ini, seharusnya semua kader Demokrat, jika memang peduli terhadap rakyat, bersama-sama pemerintah memberikan support kepada rakyat untuk melawan pandemi ini. Bukan justru membicarakan politik di tengah kondisi rakyat yang sedang berjuang keras untuk bangkit dari dampak Pandemi Covid 19 ini," bebernya.
Lebih jauh, Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) itu menilai Herzakiy lupa bercermin. Seharusnya, pengurus PD seperti dia melihat diri sendiri. Sebab semua rakyat juga mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi di internal PD lewat pemberitaan di media massa. Demokrasiny tak beres dan tak berjalan, sehingga terjadi perpecahan di internal.
"Jadi sebaiknya semua kader Demokrat berkonsentrasi membantu Ketumnya, AHY, dalam memimpin partainya. Menyatukan diri yang terbelah karena demokrasi tak terjadi di internal Demokrat. Orang masih ingat kongres Demokrat dipercepat dengan memanfaatkan pandemi hanya untuk memuluskan anaknya. Perpecahan di Demokrat ini refleksi dari kekurangmatangan AHY sebagai politisi karbitan," urai Wanto.
Belum lagi bila rakyat kilas balik pada bagaimana saat Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memimpin pemerintahan. Seharusnya semua kader Demokrat tidak lupa sejarah bagaimana di masa pemerintahan SBY, demokrasi dijadikan sebagai alat kekuasaan.
Baca: Gaji ASN Pemprov DKI Kelebihan Bayar, Tata Kelola Buruk !
“Kita masih ingat manipulasi DPT, pimpinan KPU dijadikan pengurus partai, yang tidak mau malah dipenjarakan; Blok Cepu diberikan kepada asing; politisasi anggaran melalui bansos sehingga SBY disebut bapak bansos Indonesia yang merusak tatanan fiskal," kata Wanto.
"Kita juga tahu bagaimana liberalisasi di sektor pertanian dengan membuat bea masuk produk pertanian nol persen. Pengkaderan Demokrat juga gagal karena banyak pemimpin muda masuk penjara di masa dia. Contoh Andi Malarangeng dan Anas Urbaningrum. Ini bukti matinya demokrasi bagi anak-anak muda."
"Jadi siapa yang merusak demokrasi? Saya siap berdebat tiga hari menyampaikan fakta-fakta rusaknya demokrasi jaman SBY," pungkasnya.
