Adapun, pasal 71 UU Pilkada ini mengharuskan pejabat publik harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 21 November 2024 07:00 WIB
Hadirnya putusan tersebut memberikan harapan pesta demokrasi itu berlangsung jurdil aman dan nyaman.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 21 November 2024 06:00 WIB
Putusan ini bisa memberikan pembelajaran politik yang baik sehingga demokrasi ini berjalan tanpa ada tekanan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 21 November 2024 07:00 WIB
Mereka menyebut putusan itu adalah bentuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 20 November 2024 15:15 WIB
Keputusan MK tersebut menegaskan kewajiban anggota TNI/Polri untuk bersikap netral, yang diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1/2015.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 20 November 2024 10:56 WIB
Tindakan tegas harus dilakukan bahkan hingga pidana.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 20 November 2024 09:15 WIB
Putusan MK nomor 136/2024 ini juga memperkuat berjalannya proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 19 November 2024 17:11 WIB
DPR RI, sebagai lembaga negara juga lembaga politik, akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi.
Oleh : Haerandi, Kamis, 05 September 2024 19:47 WIB
Puan mengingatkan bahwa Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.
Oleh : Haerandi, Jum'at, 30 Agustus 2024 17:00 WIB
Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti.
Oleh : Haerandi, Selasa, 27 Agustus 2024 17:10 WIB
DPR RI di Jakarta batal merevisi UU Pilkada dan menjamin tidak akan mengubah kebijakan tersebut.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 25 Agustus 2024 06:30 WIB
Kuatnya suara rakyat dan mahasiswa agar Pemerintah dan DPR mendengar dan patuhi putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 24 Agustus 2024 14:23 WIB
Masinton menyebut masifnya gelombang demokrasi ini menandakan kekuasaan yang zalim.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 26 Agustus 2024 07:14 WIB
Arteria berbicara para pendiri bangsa telah sepakat mewariskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 24 Agustus 2024 20:00 WIB
DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 23 Agustus 2024 13:00 WIB
Heru Santoso: Kita melakukan koordinasi dengan KPU Tulungagung berkaitan dengan silon dan lain-lain.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Sabtu, 24 Agustus 2024 20:00 WIB
Terus mengawal demokrasi, mengawal putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 23 Agustus 2024 10:38 WIB
Kami di DPR akan tetap di sini, memastikan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
Oleh : Haerandi, Kamis, 22 Agustus 2024 21:40 WIB
Saya sangat memahami kemarahan, kekesalan, dan frustrasi dari banyak masyarakat, mahasiswa, kaum intelektual, bahkan ibu-ibu di dapil saya.
Oleh : Haerandi, Kamis, 22 Agustus 2024 21:22 WIB
Oleh: Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). I Wayan Sudirta.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 22 Agustus 2024 17:44 WIB
/rendering in 1.0255 [104]
