Putusan itu merupakan ulah dan kecerobohan penyelenggara pemilu. Itu sebab, negara harus menanggung kembali beratnya beban anggaran PSU.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 01 Maret 2025 11:59 WIB
Di Indonesia terdapat mekanisme judicial review atas sesuatu jika kita merasa hal itu bertentangan dengan konstitusi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 17 Februari 2025 20:00 WIB
Ini menegaskan bahwa proses demokrasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 07 Februari 2025 10:00 WIB
Dr Sophi Zulfia SH MH sudah meyakini jika gugatan terkait pilkada Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang dimenangkan pasangan Beriman ditolak.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 06 Februari 2025 12:05 WIB
Lasarus menyebut, putusan MK merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 06 Februari 2025 07:59 WIB
Adanya kemunduran jadwal pelantikan kepala daerah untuk yang tidak sengketa, yang semulanya disepakati akan dilantik pada 6 Februari.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 03 Februari 2025 18:00 WIB
Pertama, karena adanya dalil bahwa putusan hakim yang sudah inkrah itu mengakhiri konflik, dan harus dilaksanakan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 21 Januari 2025 21:07 WIB
Pada tanggal 6 Januari 2024, PDI Perjuangan Kabupaten Bogor mencabut gugatan Pilkada Kabupaten Bogor di MK.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 09 Januari 2025 07:00 WIB
Chico Hakim mengaku, putusan MK itu baik untuk demokrasi. Sebab, akan ada banyak alternatif pilihan dan ketersediaan pilihan.
Oleh : Heru Guntoro, Senin, 06 Januari 2025 10:38 WIB
Aribun mengatakan jika aturan serupa akan lebih baik lagi jika diterapkankan juga di tingkat Pilkada.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 05 Januari 2025 17:37 WIB
Apalagi belakangan muncul adanya sistem yang menjurus pada persekongkolan elit seperti saat menentukan calon kepala daerah.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 04 Januari 2025 07:23 WIB
Tentunya kami dari tim hukum DPP PDI Perjuangan yang akan saya pimpin secara langsung untuk menghadapi proses sengketa di MK.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 22 Desember 2024 07:02 WIB
Para advokat ini merupakan anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Selasa, 17 Desember 2024 06:45 WIB
PDI Perjuangan sudah memiliki bukti kuat perihal dugaan kecurangan yang dialami Andika-Hendi di Pilgub Jateng 2024.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 13 Desember 2024 08:40 WIB
Megawati: MK Harus Jadi Penjaga Terakhir Demokrasi Melalui Kewenangan Selesaikan Sengketa Pemilu.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 12 Desember 2024 16:12 WIB
Hal ini disampaikan Basarah menyusul dugaan keterlibatan partai cokelat (Parcok) pada Pilkada serentak 2024.
Oleh : Heru Guntoro, Rabu, 04 Desember 2024 20:44 WIB
PDI Perjuangan Evakuasi Pilkada 2024: Prinsip-prinsip Demokrasi di Tangan Rakyat Ternyata Dimanipulasi Dengan Keterlibatan Parcok.
Oleh : Heru Guntoro, Kamis, 05 Desember 2024 07:55 WIB
Sikap ini disampaikan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat aturan hukum terkait netralitas tersebut.
Oleh : Heru Guntoro, Jum'at, 22 November 2024 15:11 WIB
Adapun, pasal 71 UU Pilkada ini mengharuskan pejabat publik harus mundur dari jabatannya saat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 21 November 2024 07:00 WIB
Hadirnya putusan tersebut memberikan harapan pesta demokrasi itu berlangsung jurdil aman dan nyaman.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 21 November 2024 06:00 WIB
/rendering in 0.7730 [103]
